KULONPROGO-DINKOPUKM. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota. Koperasi berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dalam pengelolaannya semua anggota harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain daripada itu, keanggotaan koperasi tidak bisa dipindah tangankan ke pihak lain. Dalam artian, anggota yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi anggota, dan harus berhenti menjadi anggota koperasi, tidak bisa diteruskan oleh siapapun.

Hal tersebut tentunya telah dipahami oleh gerakan koperasi, sehingga dalam pengelolaan koperasi bisa lebih baik untuk memajukan serta mengembangkan koperasi yang tujuan akhirnya adalah menyejahterakan seluruh anggotanya, dan juga masyarakat pada umumnya.

Seperti yang dilakukan KSU Trijata yang beralamat di Jl. Sugiman Wates, Kemiri, Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Koperasi tersebut dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Hal tersebut terbukti dengan dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Jumat (10/3/2023) bertempat di Sekretariat KSU Trijata.

Hadir pada RAT tersebut, dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas (Iffah Mufidati, SH., MM) yang didampingi oleh Kepala Sub Koordinator Kelompok Substansi Lembaga (Devi Yunara, SP). Selain juga tentunya dihadiri oleh Ketua, Pengawas, dan segenap Anggota KSU Trijata.

Pada kesempatan tersebut Iffah Mufidati, SH., MM menyampaikan bahwa pada PerMenKop UKM RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian pada pasal 80 (5) b berbunyi “Penyelenggaraan rapat anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat anggota, yang memuat waktu, tempat, dan agenda. Pemberitahuan tersebut wajib dilampiri bahan-bahan rapat anggota yang akan dijadikan agenda pembahasan”.

“Hal tersebut tentunya harus dipahami oleh semua pengurus, karena dengan disampaikannya undangan yang dilampiri bahan-bahan rapat, bisa dipelajari terlebih dahulu oleh seluruh anggota.” tandas Iffah Mufidati, SH., MM.

Selain itu Iffah Mufidati, SH., MM juga mengingatkan bahwa Koperasi yang berbadan hukum artinya bila ada kerugian maka menjadi tanggung jawab pengurusnya, Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 34 tentang Perkoperasian.

Pada kesempatan itu selain disampaikan berbagai hal terkait dengan perkoperasian, juga disampaikan hasil penilaian kesehatan KSP/USP atas laporan keuangan tutup buku tahun 2021, KSU Trijata mendapat predikat SEHAT dengan nilai 83,54.

Melihat hasil penilaian kesehatan koperasi terhadap KSU Trijata tersebut bisa disimpulkan bahwa pengelolaan koperasi oleh pengurus baik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga diharapkan dengan dikelolanya koperasi secara baik, mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, maupun masyarakat pada umumnya.